× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

Aksi di Mabes Polri, Kapitan Sultra Laporkan 5 Perusahaan ini

Kapitan Sultra saat menggelar aksi di Mabes Polri Kapitan Sultra saat menggelar aksi di Mabes Polri

JAKARTA, (TEROPONGSULTRA) - Koalisi aktivis pemerhati lingkungan dan pertambangan kapitan sultra menggelar aksi unjuk rasa di mabes polri. rabu 6/11. aksi yang di komandoi asrul ini menuntut agar mabes polri segera menghentikan segala bentuk aktivitas lima perusahaan yakni, PT. Paramitha Persada Tama PT. Sinar Jaya Sultra Utama SJSU, PT Manunggal Sarana Surya Pratama PT. Daka Group dan PT. Akar Mas atas dugaan Ilegal Mining

Dalam orasinya, asrul mengatakan Provinsi Sulawesi Tenggara Merupakan salah satu daerah dengan potensi kekayaan mineral logam serta Sumber daya alam terbesar di indonesia bahkan menjadi primadona bagi Investor dalam maupun luar

Sehingga Kekayaan alam ini patut kita syukuri, selain itu kita wajib untuk melindungi serta mengelola dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya dengan tujuan yang bermuara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana Pasal 33 “Bumi dan air segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Lebih lanjut disuarakan asrul Alih alih untuk mensejahterakan rakyat justru kehadiran perusahaan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat di sana. seperti, yang terjadi di Kabupaten konawe utara, salah satu daerah di prov sultra dengan keluaranya Izin Usaha Pertambangan masyarakat hanya dapat berangan-angan untuk mendapatkan imbas kesejahteraan atas pengerukan hasil bumi didaerahnya,

Sementara itu disaat negara mengatur seluruh pokok pengelolaan sumber daya alam dengan berpedoman pada aturan hukum, justru aktivitas ke 5 (lima) Perusahaan tersebut. seolah mengabaikan aturan yang telah disepekati negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

Oleh sebab itu, kami yang tergabung dalam KAPITAN-SULTRA secara tegas menyatakan sikap :

Meminta Kementerian ESDM RI Cq Dirjen Mineral dan Batubara (minerba) untuk segera menindak secara tegas PT. Paramitha Persada Tama dan PT. MANUNGGAL Atas dugaan penjualan ore nikel pada september 2018 hingga maret 2019 tanpa melakukan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB)

Mendesak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Ditjen Penegakkan Hukum (GAKKUM) untuk segera melakukan proses hukum atas dugaan kejahatan lingkungan serta pengrusakan kawasan hutan negara tanpa adanya IPPKH yang dilakukan oleh ke 5 Perusahaan tersebut.

Mendesak Mabes Polri untuk menghentikan segala bentuk aktivitas ke 5 (lima) perusahaan tersebut atas dugaan Ilegal Mining serta Ilegal Logging.

Mendesakk KPK RI untuk melakukan penyelidikan terhadap aktivitas ke 5 Perusahaan yang di duga belum membayar pajak

Mendesak KPK RI Kementrian ESDM Cq Dirjen Minerba Dan Batu Bara untuk Menelusuri Pengalihan Saham 30% Oleh PT.Sinar Jaya Sultra Utama (PMDN) Kepihak Asing (PMA) karena diduga tidak prosedural serta syarat dengan pelanggaran Administrasi dan pelanggaran aturan perundang-undangan yang berlaku

Mendesak Mabes Polri serta Kementrian perhubungan RI cq. dirjen perhubungan laut agar melakukan upaya pengusutan terkait perubahan titik koordinat izin terminal khusus PT Paramitha persada tama serta melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terkait izin pembangunan izin lokasi izin pengoperasian terminal khusus milik PT Akar mas internasional

Mendesak Mabes polri dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan cq dirjen BKSDA untuk melakukan upaya pengusutan terhadap PT.Manunggal sarana surya pratama PT.Daka Group PT Sinar Jaya Sultra Utama karena diduga belum mempunyai izin lintas TWAL dihutan konservasi (TIM)

loading...