× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

Aneh, Dinkes Kab Pasangkayu Sejak 2015 Tak Pernah Lagi Kecipratan DBH Pajak Rokok.?

Ketgam : foto ilustrasi Ketgam : foto ilustrasi
Aneh, Dinkes Kab Pasangkayu Sejak 2015 Tak Pernah Lagi Kecipratan DBH Pajak Rokok.?
 
 
PASANGKAYU,TEROPONGSULTRA - Penyaluran DBH Pajak Rokok di beberapa instansi terkait di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulbar, dianggap sudah tepat sasaran dan include sesuai program masing – masing Dinas yang dianggap memiliki hak dalam menerima dan menggunakan anggaran dimaksud. 
 
Hal diatas diungkapkan langsung Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pasangkayu saat di temui diruanganya beberapa saat lalu. 
 
Akan tetapi,  ada yang aneh dengan pernyataan Kepala BPKAD dimana, beliau mengatakan suda tepat sasaran dan include sesuai program masing masing dinas, sementara dinas kesehatan pasangkayu sejak 2015 lalu suda tidak kecipratan lagi dana yang di maksud. 
 
" Dinkes pasangkayu sejak 2015 lalu suda tidak pernah lagi menerima DBH pajak rokok, " beber Dr alif satria. 
 
Menurut Dr alif satria,  Seharusnya Dinkes yang diutamakan dalam penyaluran DBH Pajak rokok, namun sejak 2015 kami disini sudah tidak pernah menerima . Padahal, Petunjuk Tekhnis (Juknis) sangat jelas dimana pembagian Dana, Dinkes harusnya mendapatkan mininal 50% dari Anggaran tersebut", jelasnya. 
 
Kalau memang include, harusnya kami diberikan penjelasan berapa besaran DBH pajak rokok, sehingga kami dapat membuatkan program dan dapat melaporkannya ke Kementrian. Karena sejak Tahun 2015 lalu, Dana Alokasi Umum (DAU) kami hanya sekisar 2 Milyar, sementara realisasi DBH Pajak rokok untuk tahun 2017 mencapai 8 Milyar lebih. Kan itu sudah dapat menjadi sebuah pertanyaan?", jelasnya.
 
Menyoal penyaluran DBH pajak rokok yang secara gelondongan, Dr Alif mengatakan hal tersebut sangat tidak sesuai dengan Juknis yang ada. Karena menurutnya, dalam pertanggung jawaban DBH pajak rokok itu terkhusus, dan harus dilaporkan langsung ke Kementrian Kesehatan RI. untuk dilaporkan dan dipertanggung jawabkan ke Kementrian Keuangan RI.
 
Laporan : E, syam 
loading...