× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

Ashari: Eksploitasi Nikel PT. MSSP, Diduga Penyebab Banjir Bandang

Direktur Eksekutif Explor Anoa Oheo (EXOH ) Ashari Direktur Eksekutif Explor Anoa Oheo (EXOH ) Ashari

KONUT (TEROPONGSULTRA) Banjir bandang yang terjadi Di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara pada 6/7/22 baru baru ini kembali menjadi perhatian Explor Anoa Oheo ( EXOH ) 

Meski merupakan bencana alam namun banjir tersebut di akibatkan dari dampak usaha kegiatan pertambangan yang di lakukan oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah blok Boenaga kepulauan.

Direktur Eksekutif Explor Anoa Oheo ( EXOH ) Ashari dalam keterangan tertulisnya yang di terima redaksi media ini mengatakan berdasarkan informasi yang mereka terima, bahwa bencana terjadi saat subuh dini hari hingga menjelang siang 

mengakibatkan 12 rumah warga terdampak, serta gedung sekolah Dasar termasuk halaman sekolah dan ruas jalan di genangi lumpur berwarna merah kecoklatan setinggi kurang lebih satu meter. 

"Kesaksian masyarakat bahwa lumpur tersebut berasal dari operasi produksi di wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) PT. Manunggal Sarana Surya Pratama," beber Ashari 

Ashari juga menyayangkan, pihak perusahaan yang tidak memberikan edukasi penanggulangan berupa peringatan dini kepada masyarakat malah terbalik justru warga setempat seringkali menyampaikan peringatan itu namun di tanggapi biasa oleh perusahaan

Dikatakan Ashari Bentang alam pegunungan Boenaga sebelum di eksploitasi terdapat dua titik utama alur aliran air yang menghubungkan ke laut. Antaranya satu aliran di titik tempat kejadian banjir bandang dan satunya lagi ke arah laut Desa Boedingi.

Terkait aksi penanganan, itu adalah bentuk penyesalan pihak perusahaan, yang ambigu agar menjadi perhatian klasik dengan meyakinkan publik bahwa urusan sudah selesai. Apalagi dengan alibi di katakan bahwa bencana terjadi di luar kehendak pihak perusahaan, seolah-olah menyalahkan faktor alam

Seharusnya kata Ashari, hujan tidak bisa disalahkan, pembuatan kolam pengendapan atau sedimen font, seharus nya di lakukan kajian teknis lingkungan dan kajian geotek, kajian lingkungan dengan melakukan pengambilan data mulai dari pemetaan aliran air, perhitungan ketsmen area penambangan, pengambilan data curah hujan tertinggi, kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan luasan area sediment font. 

Sedangkan kajian geotek untuk menentukan kestabilan lereng sehingga tidak terjadi longsor. Kalau pengakuan perusahaan sudah melakukan langkah preventif, lalu bukti kajiannya mana ? apakah sudah ada persetujuan dari kementerian lingkungan hidup dan inspektur tambang tanya dia 

Ashari juga menegaskan bahwa upaya prenfentif PT. MSSP adalah rangkaian penanganan yang sifatnya sementara sebagai bagian kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan, bukan berarti perkara sudah clear. Karena kasus semacam ini menyangkut tehnis tata kelola pertambangan dan lingkungan, tidak ada undang-undang lingkungan yang menyebutkan baku atur ( atur damai ) antara perusahaan dengan masyarakat. Maka dari itu, Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup di atur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan ditinjau baik dari Sisi Perdata maupun Pidana nya.

"Kasus banjir bandang dampak dari ulah kegiatan pertambangan PT. MSSP. Perlu tenaga ahli personil dari Kementerian LHK RI khusus bidang ekonomi lingkungan untuk mengkaji serta menghitung seberapa besar kerugian material yang di timbulkan. Kasus perdata semacam inilah mestinya kita pahami bersama bahwa penyelesaian nya bukan soal kemauan pihak perusahaan mau bayar berapa atau sebaliknya masyarakat minta berapa," cetusnya 

Apalagi sambung dia, di tinjau dari sisi Pidananya, dugaan sementara pun di sinyalir kuat PT. MSSP melakukan eksploitasi tanpa izin lingkungan di karenakan MSSP non izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) dari kementerian kehutanan RI.

Olehnya itu, Pemerintah daerah kabupaten Konawe Utara harus tegas untuk mengeluarkan rekomendasi pemberhentian sementara aktifitas penambangan sebelum ada kajian teknisnya

Hutan Desa Boenaga kepulauan Murka adalah fakta yang tidak terbantahkan di tambah lagi isu Sengkarut nya pertambangan di Sulawesi tenggara dan Kurangnya pengawasan terpadu serta lemahnya penindakan hukum adalah bukti " Nikel " lahan transaksional.

 

(TIM/RED)

loading...