× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

Bak Bumerang, Klarifikasi Humas PT. Tiran Group Justru Perkuat Bukti Dugaan Ilegal Mining di Konut

Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo

KONUT, TEROPONGSULTRA.COM_Klarifikasi yang di layangkan oleh Humas PT. Tiran Group, H. La Pili nampaknya memberi penguatan baru terkait adanya dugaan aktifitas ilegal mining PT. Tiran Indonesia di Desa Waturambaha, Kec. Lasolo Kepulauan, Kab. Konawe Utara.

Hal itu di ungkapkan oleh Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo, beberapa saat setelah membaca berita klarifikasi oleh Humas PT. Tiran Group di salah satu media online di Kendari, Selasa 13 April 2021.

Dalam pemberitaan tersebut, Humas PT. Tiran Group, H. La Pili mengatakan “Selain itu, juga ada Persetujuan Izin Lokasi bernomor 503, Rekomendasi Percepatan Kegiatan Investasi nomor 353, Izin Usaha Pertambanagn dan Penjualan nomor 255, serta Perjanjian Pembangunan Pabrik dan infrastruktur dasar lainnya. Disamping itu pula sedang berproses dan akan selesai dalam waktu dekat AMDAL, FS, beserta Master Plannya”

Kata Hendro, ia tidak menyangka akan mendapat informasi yang tak kalah penting terkait dugaan aktifitas ikegal PT. Tiran Indonesia di Kab. Konawe Utara. Terkait adanya aktititas pertambangan sebelum mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Master Plan.

“Ini informasi yang sangat bermanfaat, khususnya bagi instansi terkait serta penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang telah di berikan oleh Humas PT. Tiran Group itu sendiri”. Pungkas aktivis Konawe Utara itu

Lebih lanjut, Hendro menjelaskan, dalam UU No.32 Tahun 2009 di jelaskan bahwa setiap kegiatan wajib Amdal harus terlebih dulu mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk di mendapatkan Izin Lingkungan sebagai dasar penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun anehnya, menurut hendro, dari keterangan humas PT. Tiran Group justru Izin Usaha Pertambangan telah diterbitkan tetapi Amdalnya masih dalam proses.

“Jadi dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan setiao perusahaan wajib Amdal wajib mengantongi Izin Lingkungan, itu di terbitkan setelah Amdalnya clear, kemudian izin lingkungan ini lah yang menjadi dasar penerbitan Izin Usaha Pertambangan, anehnya justru PT. Tiran Indonesia ini terbalik. IUP nya sudah terbit tapi Amdalnya masih dalam proses pengurusan”. Terang Don HN sapaan akrab Hendro Nilopo

Menurut dia, apa yang di sampaikan oleh humas PT. Tiran Group, H. La Pili bisa jadi sebuah kebenaran yang hakiki, bahwa PT. Tiran Indonesia telah terlebih dulu melakukan aktifitas pertambangan sebelum memiliki dokumen AMDAL nya di terbitkan. Sedangkan untuk aturan yang sebenarnya, perusahaan terlebih dulu di wajibkan mengurus dan mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) baru bisa melakukan kegiatan operasi produksi.

“Pengakuannya sudah ada yah, bahwa IUP nya sudah ada sedangkan Amdal nya masih dalam proses tentunya ini bertentangan dengan UU 32 Tahun 2009, tinggal bagaimana pengembangan yang akan di lakukan oleh Penegak Hukum”. Tegasnya

Olehnya itu, Hendro berharab kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun ke lokasi yang di duga tempat PT. Tiran Infonesia melakukan aktifitas ilegal mining. Yakni, di Desa Waturambaha, Kec. Lasolo Kepulauan, Kab. Konawe Utara. Serta mengembangkan informasi yang telah diberikan oleh Humas PT. Tiran Group, H. La Pili terkait adanya aktifitas PT. Tiran Indonesia tanpa dokumen AMDAL dan Master Plan.

“Aturannya kan jelas, harusnya ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dulu beserta Master Plannya baru melakukan kegiatan, tapi kan sudah di akui sendiri oleh Humas PTM Tiran Group Pak La Pili bahwa mereka sudah beraktifitas sebelum Amdal dan Master Plannya ada, ini jelas suatu pelanggaran yang harus di tindak secara tegas”. Tutupnya

loading...