× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

Bertandang Ke Kemensos RI, DPD LSM Lira Konut Bahas Hunian Tetap

Rombongan DPD LSM lira Konawe Utara Rombongan DPD LSM lira Konawe Utara

JAKARTA - (TEROPONGSULTRA) Dewan pimpinan Daerah lumbung informasi rakyat DPD LSM Lira Konawe Utara (KONUT) menyambangi kantor kementerian sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) Jumat 1 Juli 2022

Kehadiran rombongan dari DPD LSM lira kabupaten Konawe Utara provinsi Sulawesi tenggara ini, guna membahas terkait hunian tetap (Huntap) bagi warga masyarakat yang terkena imbas banjir pada tahun 2019 lalu di Konawe Utara 

Bupati LSM lira Konawe Utara Asran kepada jurnalis teropongsultra mengatakan bahwa kehadiran mereka di kementerian sosial sebagai upaya menindak lanjuti keluhan warga masyarakat yang beberapa waktu lalu menjadi korban musibah banjir bandang 

" Saya sangat prihatin melihat keadaan dan kondisi warga masyarakat yang mendiami Hunian Sementara (Huntara) di Konawe Utara yang berukuran sempit apalagi dengan menampung banyak jiwa," cetusnya 

Olehnya itu, Asran berharap agar pemerintah pusat melalui kementerian sosial republik Indonesia segera membentuk tim guna meninjau hunian sementara di kabupaten Konawe Utara yang saat ini di diami ratusan warga masyarakat yang menjadi korban banjir 

"Iya harapan kami ada perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial untuk membantu warga di sana sebab, hunian sementara yang di sediakan pemerintah setempat, telah di gugat oleh pemilik lahan dengan alasan lokasi tesebut belum di bebaskan.

Lebih lanjut pria yang akrab di sapa bung Asran ini juga menuturkan banjir yang melanda serta memporak-porandakan rumah warga pada tahun 2019, keadaan mereka saat ini sangat memprihatinkan belum lagi rencana pembangunan hunian tetap dalam kurun waktu 3 tahun ini belum juga terealisasi 

"Harusnya kementerian terkait segera mengambil tindakan pembangunan Hunian Tetap bagi Masyarakat yang terkena dampak musibah banjir sebab warga masyarakat sudah tidak nyaman lagi tinggal di hunian sementara,"ungkapnya 

Asran berharap agar permintaan mereka terkait pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi para korban bencana segera di atensi oleh kementrian, sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan Menteri sosial RI No. 1 Tahun 2013 pasal 1 ayat 8 bahwa Bantuan langsung adalah yang diberikan langsung dan di rasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.

Serta penegasan Undan-undang No. 24 Tahun 2007 yang berbunyi bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggug jawab dalam penyelenggara penanggulangan bencana," pungkasnya 

 

Laporan : TIM

 

 

 

loading...