× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & Bisnis

DPP KNPI Minta Pemerintah Tindak Tegas PT. WIN di Konawe Selatan

Ketua Bidang Politik DPP KNPI Midul Makati SH Ketua Bidang Politik DPP KNPI Midul Makati SH

JAKARTA,(TEROPONGSULTRA) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai aktivitas PT Wijaya inti Nusantara di area pemukiman warga Desa Torobulu,  Kecamatan Laeya, adalah melanggar HAM dan Merusak Lingkungan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Politik DPP KNPI Midul Makati SH,  melalui rilis resminya yang diterima awak media ini Jumat 27/10/23

Dia menjelaskan aktivitas PT WIN harus segera dihentikan dan izin perusahaan itu harus dicabut Karena merusak lingkungan, Merusak Hutan Mangrove dan Arogan Terhadap Masyarakat, Serta Melanggar HAM

"Secara aturan kan tidak boleh ada perusahaan tambang yang melakukan aktivitas di area pemukiman warga terlebih lagi aktivitas Itu akan membawah dampak bagi kesehatan warga," katanya 

Lebih lanjut pria yang akrab di sapa Don Mike ini menjelaskan,  seharusnya Kementerian ESDM RI, bersama KLHK serta pihak- pihak terkait secepatnya mengambil langkah Strategi dan terukur dalam persoalan ini, sebab ini sangat jelas telah terjadi Pelanggaran HAM dan Pengrusakan lingkungan hidup.

“Ini jelas pelanggaran bahwa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. sudah menerangkan batas wilayah dari pemukiman warga sampai pada wilayah pertambangan 500 meter untuk penambangan terbuka, 300 meter untuk penambangan bawah tanah,”ujarnya menjelaskan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca penambangan kata dia, telah diatur bahwa jarak penambangan antara penambangan dan pemukiman warga adalah 200 meter. Jadi jelas PT. WIN sudah melanggar aturan.

Sehingga menurut kami, persoalan ini harus mendapat perhatian khusus dan atensi dari kementerian terkait.  apalagi aktivitas PT WIN ini, jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Yang terpenting adalah pencabutan izin PT Wijaya Inti Nusantara dan PT. Tri Daya Jaya selaku pemilik Saham Terbesar, serta pemeriksaan mendalam terhadap pimpinan perusahaan dimaksud ,” tandas aktivis Nasional asal Sultra ini;

Dia juga menambahkan bahwa PT. WIN tidak terdaftar di Dirjend A.H.U artinya Perusahaan tersebut belum memperpanjang Izin Perseroan Terbatas, diduga PT. WIN belum Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), nah disini Aparat Penegak Hukum harus masuk untuk mengusut baik dari Kejaksaan Agung maupun KPK R

Selain itu, terkait aktivitas PT. WIN di area pemukiman warga, sangat bertentangan dan melanggar Hak Asasi Manusia untuk hidup dilingkungan yang sehat, bahkan kami juga menduga PT. WIN ini dibekingi oleh Aparat Penegak Hukum dan DLHK Provinsi Maupun Kabupaten.

Terkait desakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) awak media masih berupaya menghubungi pihak perusahaan untuk meminta klarifikasi 

loading...