× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

FPLP Duga Proses Penerbitan IUP PT. GPU Tidak Sesuai Mekanisme

Yamin Akbar Yamin Akbar

KENDARI - Forum Pemerhati Lingkungan Pertambangan (FPLP) menilai adanya kejanggalan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Graha Panca Utama (GPU) yang saat ini beraktivitas di Kecamatan Langkikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Anggota FPLP, Yamin Akbar, mengatakan, pihaknya menduga proses penerbitan IUP PT. GPU tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara. 

Terlebih lagi, sebelum PT. GPU, perusahaan lain telah mengantongi IUP Eksplorasi pada tahun 2012 di lokasi yang sama dan 2019 menjadi IUP operasi produksi.

“Ada konspirasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang notabenenya pemangku kebijakan terhadap terbitnya IUP Operasi Produksi PT Graha Panca Utama tersebut,” kata Yamin di Kendari, Rabu, (7/4/2021).

“Anehnya PT GPU ini kami nilai penerbitan IUP nya tidak sesuai mekanisme yang disyaratkan oleh UU 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara," lanjutnya.

IUP operasi produksi milik PT. GPU sendiri disahkan oleh PJ Bupati Konawe Utara Drs.H Thamrin Patoro MBA,MM pada tahun 2011 dengan nomor SK 132 Tahun 2011.

Melihat kondisi tersebut, Yamin menilai, sangat tidak rasional jika dalam SK Nomor 132 Tahun 2011 tertuang bahwa SK IUP Eksplorasinya terbit pada tahun 2010 yakni SK Bupati Konawe Utara Nomor 874 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010. Hal tersebut dikatakan Yamin sangat janggal mengingat proses perubahan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi hanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

“Artinya kurun waktu berubahnya IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi hanya 1 tahun. Ini kan sangat janggal dan aneh, saya menduga ada permainan mafia kelas atas. Ungkap Alumni Fisip UHO ini,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, secara  kelembagaan Yamin Akbar mendesak pihak penegak hukum dan pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra segera memproses oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penerbitan SK IUP yang tidak sesuai mekanisme.

loading...