× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & Bisnis

Kabid Minerba Esdm Prov Sultra Sebut PT Daka Grub Patuh Aturan Dan Menambang di APL.

Ketgam : Aksi di Esdm Prov sultra Ketgam : Aksi di Esdm Prov sultra
KENDARI - ( TEROPONGSULTRA) - Aksi masa yang tergabung dalam pusat kajian kebijakan hukum PK2H - Anoa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Esdm Prov Sultra kamis 3/4/19 
 
Aksi masa kali ini, menuntut Dinas ESDM Segera menghentikan segala aktifitas PT Daka Grub yang mereka nilai melanggar aturan oleh sebab belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari kementrian lingkugan hidup dan kehutanan RI serta belum mengantongi ijin penampungan BBM.
 
Selain mendesak pihak ESDM untuk menghentikan aktifitas PT Daka, masa juga menuntut agar Dinas kehutanan untuk melakukan penghitungan kerugian Negara atas tindakan pengrusakan wilayah kawasan hutan yang di lakukan perusahaan tersebut. serta mendesak Komisi pemberantasan Korupsi (KPK)  untuk melakukan penyelidikan terhadap proses penerbitan izin usaha pertambangan PT Daka Grub  
 
Sementara itu, di tempat yang sama, Kabid Mineral dan batubara (Minerba), yusmin saat menemui masa aksi mengatakan, betul apa yang masa aksi Sampaikan terkait PT Daka belum memiliki IPPKH, kendati demikian, kata dia, PT Daka tidak perlu IPPKH oleh sebab dia tidak menambang di luar APL 
 
" IPPKH  itu di peruntukan bagi penambang yang akan meningkatkan produksinya tetapi terkendala di status hutan dan PT daka grup menambang di area peruntukan lain (APL) kalau dia menambang di APL maka tidak perlu ada IPPKH, " jelasnya. 
 
Dan saya ingin sampaikan bukan karna saya membela adik gubernur, akan  tetapi dia memang perusahaan yang Patuh.  menyoal tentang tangki timbun , lanjut dia, sekarang dinas energi dan sumber daya mineral  Suda kelapangan bersama PT Daka dan hampir seluruh IUP suda melakukan perbaikan. 
 
Kembali di tegaskan olehnya bahwa Daka grub menambang di APL dengan luasan 16 H dan luas bukaan untuk 2019  saat ini hanya 4 H bahkan pengiriman dia, tidak sebesar yang lain karna RKAB nya hanya 200 rb ton,  "jadi tidak perlu ada IPPKH tandasnya. 
 
 
Laporan : TIM
loading...