× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

KPI-LH Laporkan VDNIP di Kementerian ATR/BPN Atas Dugaan Penguasaan Ribuan Hektar Lahan

Ahmad Sainul koordinator KPI-LH sultra Ahmad Sainul koordinator KPI-LH sultra

JAKARTA, TEROPONGSULTRA - Konsorsium pemerhati investasi dan lingkungan hidup sulawesi tenggara KPI-LH menyambangi kementrian ATR/BPN guna melaporkan PT virtue dragon nickel industry park (VDNIP) atas penguasaan ribuan hektar lahan di kecamatan morosi kab konawe Provinsi sulawesi tenggara.

Koordinator KPI-LH sultra Ahmad zainul kepada media ini mengatakan kehadiran mereka di kementerian guna melaporkan dugaan  penguasaan ribuan hektar lahan oleh PT VDNIP.

Sebagaimana di ketahui, VDNIP  merupakan pemilik izin lokasi kawasan pembangunan mega industry di kecamatan morosi di mana dalam prosesnya melibatkan perusahaan Virtue dragon nickel industry (VDNI) dan PT Obsidium stainlees stell (OSS) dengan satu direktur yang sama

Sebagai perusahaan yang sahamnya murni asing, semestinya tidak diperbolehkan memiliki atau menguasai tanah sejengkal pun di Bumi Pertiwi ini sebagaimana amanat undang-undang Dasar 1945 pasal 33 dan ditegaskan dalam undang-undang Agraria. namun yang terjadi di bumi Konawe Kecamatan morosi sultra hari ini sangat jauh berbeda, "kata dia

Lebih lanjut di katakan sainul penguasaan ribuan hektar tanah di kecamatan morosi Konawe yang dilakukan oleh PT VDNIP merupakan kabar buruk bagi bangsa Indonesia bahwa segala kekayaan yang berada dalam wilayah Indonesia mesti dijaga dan dipertahankan oleh segenap rakyat Indonesia,

"Kami tidak akan menutup mata atas persoalan di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ini harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh elemen Masyarakat dan pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, kami dari KPI-LH Sultra mendesak Menteri Agraria dan tata ruang untuk segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan kepemilikan ribuan hektar lahan di kecamatan morosi kab konawe provinsi sulawesi tenggara oleh asing

Mendesak Badan koordinsi penanaman modal republik indonesia untuk mengevaluasi terhadap izin prinsip PT VDNIP sebagai upaya memastikan status kepemilikan kawasan di kecamatan morosi

Serta mendesak Pemprov Sultra dan Pemkab konawe untuk segera mencabut izin lokasi kawasan industri PT VDNIP

Laporan : TIM

loading...