× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

Novum Baru PB HMI, PT. Tiran Mineral Diduga Belum Miliki Izin Lingkungan Hidup

Muh Ikram Pelesa Muh Ikram Pelesa

JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PB- HMI Melalui Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba kembali menyoroti aktivitas PT Tiran Mineral di Konawe Utara provinsi Sulawesi tenggara 

Sorotan kali ini, disebabkan adanya dugaan perusahaan tersebut belum mengantongi izin lingkungan hidup diantaranya studi kelayakan lingkungan dan Termpat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3).PT Tiran 

Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba Muhammad Ikram Pelesa dalam keterangan tertulisnya mengatakan Satu demi satu dugaan borok PT. Tiran Mineral mulai terkuak kepermukaan, melalui sumber-sumber data dan informasi yang mulai memberanikan diri untuk membuka akses informasi kepada Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI)

Dijelaskan pada Kenyataannya Dalam legalitas PT. Tiran Mineral terkait studi kelayakan lingkungannya diduga belum memenuhi syarat karena persetujuan kajian tehnis baik sifatnya di ketahui atau dikeluarkan secara tertulis oleh Dinas Lingkungan hidup konut (DLH) belum dikantongi nya. 

"ini sangat fatal bagaimana mungkin pelaku usaha wujudkan pengelolaan lingkungan yang baik, sementara Termpat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3) belum ada bahkan belum bermohon",tukas dia 

Sementara, rukun Amdal sangat jelas dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 2 menegaskan bahwa ”Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan“, ketidakberanian PT. Tiran Mineral dalam mempublikasi seluruh dokumen perizinannya, utamanya perihal izin lingkungan hidup, telah menguatkan dugaan bahwa Aktivitas Perusahaan tersebut telah melanggar aturan

Lebih lanjut mantan ketua umum IPPMIK Kendari ini mengatakan PT. Tiran mineral diduga telah melakukan kegiatan pertambangan pada bentang alam tanpa dokumen lingkungan, tentu ini merupakan sebuah pelanggaran besar. Apalagi jika legalitas perizinan hanya sebatas Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) untuk lokasi kawasan industri, sehingga jika pada faktanya ternyata ada kegiatan pertambangan, jelas ini sudah menabrak aturan

Olehnya itu, ia mendesak agar Adendum dokumen AMDAL harus benar-benar di teliti dan di kaji baik-baik oleh instansi terkait, jangan terkesan melakukan pembiaran atau kongkalikong degan perusahaan tersebut, kementerian atau instansi berwenang harus bertindak tegas, Ia kemudian mencontohkan Seperti halnya penindakan pada PT. GMS dilaonti yang dengan masalah serupa.

"Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI bersama Dinas lingkungan hidup kabupaten konut jangan terkesan melakukan pembiaran Coba diberi perlakuan yang sama dengan PT. GMS dilaonti akar masalahnya sama, harus nya bertindak tegas jika perlu hentikan sementara kegiatan PT tiran mineral yang telah memporak-porandakan areal blok waturambaha, ", Tutupnya.

 

 

Laporan : TIM/RED

 

loading...