× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

Pemda Butur Kembali Raih WTP

Ketgam : foto istimewa Ketgam : foto istimewa

KENDARI - Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2020 kembali di raih oleh pemerintah kabupaten Buton utara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara pada Jumat 28 Mei 2021 

Tidak hanya tahun ini, namun tahun tahun sebelumnya, kabupaten Buton Utara juga sering meraih Opini Wajar tanpa pengecualian

Adapun Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Buton Utara tahun anggaran 2020 ini, juga bersamaan dengan penyerahan LHP Kabupaten Konawe Kepulauan ( Konkep) Bau bau, Kolaka Utara (Kolut) Wakatobi, dan Kabupaten Muna

Wakil Bupati Buton Utara Kompol. Purn. Ahali SH, MM dalam kesempatan itu merasa bersyukur atas raihan Opini Wajar tanpa pengecualian Pemda Buton Utara 

"Alhamdulillah, kita bisa mempertahankan WTP tahun ini, " kata dia di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi tenggara Jumat 28/5/2021). 

Sementara itu Andi Sony perwakilan BPK RI Sulawesi tenggara dalam sambutannya mengatakan opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan.

Sebab kata dia, menurut peraturan perundang undangan kriteria yang gunakan untuk memberikan laporan keuangan pemerintah daerah yang pertama yakni penerapan standar akuntansi pemerintahan , pengungkapan yang teguh dan yang ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan serta efektifitas sistem pengendalian internal 

Berkaitan dengan kriteria tersebut, hasil pemeriksaan atas LKPD di tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 2 buku yakni LHP buku 1 yang memuat opini dan LHP buku 2 yang memuat penilaian atas efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan

Lebih lanjut dia mengatakan periksaan keuangan tidak di maksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan undang undang khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara maka akan di lanjutkan dengan pemeriksaan investigasi.

 

 

Laporan : TIM/RED 

 

 

 

 

loading...