× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & Bisnis

Polemik Pertambangan di Kolut, PMPHI Sebut Dinas Esdm Prov Sultra Terlibat?

Poros mahasiswa pemerhati hukum indonesia saat menggelar aksi unjuk rasa Poros mahasiswa pemerhati hukum indonesia saat menggelar aksi unjuk rasa

KENDARI - (TEROPONGSULTRA) - Polemik pertambangan di kabupaten kolaka utara sepertinya kian memanas. setelah sejumlah massa yang mengatas namakan Poros Mahasiswa Pemerhati Hukum indonesia, rabu 19 februari menyambangi kantor Dinas ESDM Prov sultra menuntut agar Dinas terkait tidak mengeluarkan persetujuan pengajuan permohonan rencana kerja dan anggaran biaya terhadap empat perusahaan.

Ke empat  perusahaan tersebut yakni PT. Kurnia Mining resources, PT. Tambang Mineral Maju, PT. Kasmar Tiar Raya, dan PT. Alam Mitra Indah Nugraha yang berlokasi di kabupaten kolaka utara

Nawir, selaku jenderal lapangan, dalam orasinya saat menggelar aksi, mengungkapkan ke empat perusahaan ini, diyakini telah melakukan pelanggaran dengan melakukan aktivitas penambangan tanpa terlebih dahulu melaksanakan RKAB

"Ini bukti lemahnya pengawasan dari pihak Dinas ESDM yang mengakibatkan ke empat perusahaan ini bebas beraktivitas tanpa memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku, " teriak nawir melalui pengeras suara

Dia juga mengatakan atas terjadinya dugaan ilegal mining di kabupaten kolaka utara, pihaknya bakal melaporkan Direktur PT Kasmar Tiar Raya ke Polda sultra atas aktivitasnya selama bulan januari yang diduga telah melakukan penambangan secara ilegal

"Lolosnya penjualan ore ilegal sebanyak 9 kapal yang di lakukan oleh PT. Kurnia Mining resource di jety blok lakao desa mosiku lelewawo di bulan januari lalu, ini juga perlu di pertanyakan dan menjadi perhatian.

Bahkan di tanggal 17 Februari 2020 lalu, dia juga menemukan ada tiga kapal tongkang yang bersandar di jety PT. Kasmar. namun tongkang yang sandar di jety PT Kasmar, sengaja digeser keluar mengarah dekat ke jety milik PT. Kurnia oleh oknum pemilik kepentingan," bebernya.

"Kami ingin publik mengetahui bahwa polemik pertambangan di kabupaten kolaka utara tak lepas dari adanya campur tangan oknum yang mengamini terjadinya ilegal mining di sana. dan saya menduga, oknum Dinas ESDM terlibat didalamnya

Apalagi, pernyataan Syahbandar lanjut nawir yang ditemui olehnya di jety milik PT. Kasmar mengatakan bahwa LHP yang di keluarkan oleh pihak Carsurin sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak ESDM sehingga syahbandar kolut baru bisa punya wewenang untuk mengeluarkan surat izin berlayar. namun ironinya, dinas ESDM tidak mengetahui adanya proses penjualan itu.

Olehnya itu, kami yang tergabung dalam Poros Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia meminta Gubernur Sultra untuk segera menghentikan segala bentuk aktivitas ke empat Perusahaan tersebut

Mendesak Gubernur Sultra, untuk mengevaluasi serta memberikan sanksi pencabutan IUP terhadap perusahaan yang telah melakukan penambangan secara ilegal

Meminta kepada Polda Sultra, untuk segera melakukan pemanggilan kepada Direktur PT. Kurnia Mining resources PT. Tambang Mineral Maju, PT. Kasmar Tiar Raya dan PT. Alam Mitra Indah Nugraha terkait dugaan aktivitas ilegal Mining

Sementara itu, Plh Kabid Minerba Dewi rosaria saat menemui massa aksi mengatakan untuk PT Kasmar dan PT. TMM itu telah memperoleh persetujuan melakukan RKAB sementara dua lainya belum, "kata dia

Laporan : TIM

loading...