× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

PT. Akar Mas Bantah Menambang Diluar WIUP

Ketgam : Rapat dengar pendapat Ketgam : Rapat dengar pendapat

KENDARI - PT. Akar Mas International (AMI) bantah disebut melakukan penambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta merambah kawasan hutan produksi terbatas 

“Bagaimana mungkin disebut kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan lahan itu milik warga yang memiliki sertifikat, " kata  Naja sitaba saat mengikuti rapat dengar pendapat yang di gagas komisi III DPRD Prov Sultra Selasa 6/4/21

Naja menyampaikan, bahwa wilayah IUP milik PT. AMI merupakan kawasan transmigrasi yang memiliki alas hak berupa sertifikat dan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, bahwa PT. AMI beroperasi sejak 2009 lalu, dan dalam rentan waktu perusahaan melakukan aktivitas penambangannya, instansi terkait tak pernah melayangkan teguran terkait aktivitas pengerukan ore nikel yang dilakukan di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Sehingga, pihaknya berasumsi, bahwa dengan tak adanya teguran dari instansi terkait, hal itu menandakan jika aktivitas penambangan PT. AMI masih berada di koridor yang benar.

Akan tetapi, lanjut Naja Sitaba, kini tiba-tiba saja baru muncul sorotan dengan tudingan ilegal mining. Sehingga Ia menilai, jika hal itu terkesan tendensius.

“Sejak mulai beroperasi, kami (PT. AMI) belum pernah mendapatkan teguran dari instansi mana pun. Artinya, selama ini tidak ada yang salah dengan aktivitas kami. Tapi, kok sekarang baru ada tuduhan-tuduhan ilegal mining itu,” ujarnya.

Naja Sitaba memastikan tak ada penggarapan kawasan hutan produksi terbatas. Apalagi penambangan di luar wilayah IUP.

Naja juga mengakui jika PT. AMI tak mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Sebab, lahan yang digarap berstatus APL.

 

loading...