× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & Bisnis

8 Warga Dipolisikan, Famhi Sultra Jakarta Minta Presiden Jokowi Atensi Kasus PT WIN

Dok Istimewa Dok Istimewa

JAKARTA, (TEROPONGSULTRA) Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sulawesi Tenggara-Jakarta (FAMHI Sultra-Jakarta) meminta Presiden Republik Indonesia Jokowi untuk mengatensi kasus PT Wijaya inti nusantara

Pasalnya, delapan orang warga didominasi emak emak yang sedang berjuang agar perusahaan tidak melakukan aktivitas di pemukiman dipolsikan oleh perusahaan dengan dalih menghalang halangi pertambangan 

Presedium Famhi sultra jakarta menilai pelaporan PT WIN terhadap delapan orang warga tentunya sangat di sayangkan apalagi ke delapan warga masyarakat itu sedang memperjuangkan haknya 

"Ini adalah bentuk kriminalisasi, intimidasi dan diskriminatif perusahaan terhadap warga," kata Midun Makati SH, Presidium Famhi sultra Jakarta," kepada wartawan Minggu 15 Oktober 2023 

Menurut dia, jika  mengacu pada Undang undang dasar 1945 pasal 28e kemudian turunannya serta undang undang  No 9 tahun 98 sangat jelas bahwa masyarakat dalam menyuarakan haknya itu bebas tidak bisa untuk dilarang apalagi diintimidasi serta  di laporkan ke pihak hukum dengan alasan yang tidak logis 

Kemudian sambung dia, pasal 6 Undang undang No 5 tahun 60 tentang  UUPA di pasal 6 itu bahwa tanah mempunyai fungsi sosial namun dalam persoalan PT. WIN, tidak ada fungsi sosial. di Situ murni fungsi koorporasi atau perusahaan untuk mencari keuntungan 

"Dipasal 6, di jelaskan bahwa kalaupun ada fungsi sosial di tanah masyarakat,  harus di berikan ganti rugi. apalagi, yang di lakukan PT WIN ini sudah salah dengan mengkriminalisasi masyarakat yang menolak," jelas dia menguraikan 

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa efek domino dengan adanya pertambangan PT. WIN di area pemukiman warga tentunya menyebabkan banyak faktor yang merugikan seperti air bersih, debu serta lainnya 

Dan jika mengacu di pasal 162 Udang undang No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, bahwa Legal PT. WIN ini salah menerapkan pasal 162 karna masyarakat tidak sedang menghalangi investasi di sana masyarakat hanya berjuang agar tidak ada aktivitas pertambangan di area pemukiman warga 

Pria yang akrab di sapa Don Mike ini juga mengatakan bahwa ada kekeliruan yang di lakukan Legal PT. WIN dengan menerapkan pasal itu yang katanya masyarakat menghalangi investasinya

Sehingga atas dasar itu, Fahmi Sultra jakarta mendesak semua Stackholder untuk terlibat dalam menangani kasus PT Wijaya inti Nusantara di Konawe Selatan Sulawesi tenggara 

Fahmi Sultra jakarta juga memohon kepada Presiden Jokowi untuk segera  mengatensi kasus ini dan segera memerintahkan Kementerian ESDM, KLHK, Mabes Polri untuk membentuk TIM dalam persoalan pertambangan di Sultra 

Untuk di ketahui, PT WIN melalui kuasa hukumnya, Samsuddin melaporkan delapan warga Desa Torobulu kepada pihak Kepolisian Resort (Polres) Konsel, atas tudingan dugaan tindak pidana menghalang-halangi kegiatan pertambangan di wilayah PT WIN. 

Atas laporan Samsuddin, penyidik Polres Konsel telah melayangkan surat permintaan keterangan/klarifikasi terhadap para pihak terlapor. 

Lili, salah seorang warga Desa Torobulu yang dilaporkan PT WIN mengaku sudah menerima surat panggilan atau permintaan keterangan/klarifikasi dari pihak Polres Konsel, tertanggal 13 Oktober 2023. 

"Iya, benar (dilapor). Ada delapan orang yang dilaporkan, sudah ada surat dari polisi yang datang," ujar ibu rumah tangga yang getol menolak penambangan di area pemukiman warga itu, sembari menunjukkan surat yang dimaksud, Sabtu 14 Oktober 2023.

loading...