× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

Jaringan Masyarakat Pemerhati Daerah Laporkan PT.TMM Ke Kejati Sultra

Ketgam foto istimewa Ketgam foto istimewa

KENDARI (TEROPONGSULTRA)Jaringan Masyarakat Pemerhati Daerah (JASMERA SULTRA-) resmi melaporkan PT.Tristaco Mineral Makmur (TMM ) yang beroperasi di blok Morombo, kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten konawe utara ke Kejati Sultra terkait adanya dugaan illegal minning yang berpotensi merugikan negara.

Aldi Lamoito, Presedium JASMERA saat dikonfirmasi, pada Kamis (05/07/2022) membenarkan terkait laporan itu. Kata dia, PT. TMM telah resmi mereka laporkan

"PT. TMM kamu duga,telah melakukan penggarapan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta menerobos kawasan hutan untuk membangun jalan hauling tanpa mengantongi izin dari dinas kehutanan maupun instansi terkait ”, ucapnya.

Bahwa Aktifitas yang dilakukan oleh PT.TMM diduga telah melanggar Undang-Undang pertambangan pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan aktifitas pertambangan tanpa IUP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh milyar).

Hal itu juga telah di pertegas oleh Undang Undang kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf g, j, o, pasal 38 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Dia juga menyayangkan sebab, hingga hari ini PT TMM masih melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi IPPKH sementara, aktivitas mereka sangat jelas melanggar Undang Undang, dan sanksinya pun juga jelas yaitu pidana dan denda.

"Kami menilai perusahaan tersebut kebal hukum sehingga leluasa beraktifitas tanpa tersentuh hukum," tandasnya

Untuk itu, ia berharap Aparat Penegak Pukum (APH) dalam hal ini Kejati Sultra untuk segera menindaklanjuti laporan yang ia adukan dan segera menghentikan segala aktifitas PT.TMM disamping itu pihaknya juga meminta Polda Sultra untuk segera memanggil dan menindak tegas direktur utama PT. TMM serta oknum dibalik aktifitas illegal tersebut, karena telah merugikan negara.

“Kami dari JASMERA meminta Kejati Sultra untuk lebih responsif terkait aduan yang kami layangkan hari ini, dalam menindak tegas direktur utama serta oknum dibalik aktifitas nakal tersebut, Ini merupakan langkah awal dalam kasus ini, untuk itu ketika tidak ada respon yang kongkrit terkait aduan kami, maka kami akan melaporkan kasus tersebut ke Kasi penkum Kejagung RI, Gakkum dan KLHK," tutupnya.

Hingga berita ini di publikasikan, awak media ini masih berupaya untuk menghubungi pihak TMM

loading...