× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & Bisnis

Kejati Sultra Ditantang Periksa Komisaris PT KKP

Dok Istimewa Dok Istimewa

KENDARI, (TEROPONGSULTRA) Kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara ditantang untuk memanggil dan memeriksa Komisaris PT. Kabaena Kromit Pratama (KKP) yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi pertambangan di blok mandiodo Konawe Utara

Desakan itu disuarakan Puluhan massa dari konsorsium selamatkan SDA Konawe Utara pada Senin 24 September 2023 di kantor kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara

Aldi lamoito salah satu orator dalam orasinya menyampaikan beberapa waktu yang lalu, Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama di tetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pertambangan di WIUP PT Antam UPBN Konut dengan dugaan menjajakan dokumen perusahaan untuk menjual ore nikel ilegal

Namun di balik penetapan tersangka Direktur PT KKP, ada satu permasalahan yang menjadi pertanyaan. di mana komisaris PT KKP yang notaben nya sebagai pemegang saham tak kunjung di lakukan pemeriksaan 

"Bagaimana mungkin sebuah perusahaan bergerak dan mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan dari pihak komisaris," ujar orator aksi di kantor Kejati Sultra 

Sementara orator lainnya Enggi, juga mengatakan bahwa Komisaris PT KKP diduga ikut terlibat dan menerima aliran dana dari penjualan ore nikel ilegal di IUP PT Antam Konawe Utara.

Belum lagi, adanya dugaan tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) dana invoice pengurusan Dokumen Kapal TB Darma 101/BG lancar 3302 pada Desember 2022 yang masuk ke rekening inisial (DAB)

Bahwa komisaris kata enggi, adalah jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan perusahaan. 

Terlebih lagi, Komisaris adalah orang yang ikut andil di dalam pencapaian sebuah perusahaan apakah perusahaan tersebut berjalan baik atau tidak. Di dalam pasal 114, Undang-undang No. 40 Tahun 2007, mengenai perseroan terbatas atau UUPT, ada beberapa fungsi utama dan tugas utama dari seorang komisaris serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Olehnya itu, konsorsium selamatkan SDA Konawe Utara menuntut 

1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara segera memanggil dan memeriksa Komisaris PT Kabaena Kromit Pratama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Pertambangan PT Antam UPBN Konawe Utara

2. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka kasus korupsi Pertambangan PT Antam, yang kami duga Komisaris PT KKP bahkan tak terlirik yang kami sinyalir Komisaris PT KKP ikut melakukan upaya tindak pidana pencucian uang (TTPU) dana invoice pengurusan kapal yang masuk ke rekening (DAB) 

3. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sultra untuk Memenjarakan inisial (DAB) yang di sinyalir menerima pembayaran hasil dokumen kapal TB Darma 101/BG lancar 3302 Desember 2022

4. Jika dalam waktu 3x24 jam, pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara tidak memanggil dan memeriksa komisaris PT Kabena Kromit Pratama, dan inisial (DAB) maka kami akan melakukan aksi demonstrasi susulan dengan masa yang lebih besar dan masifakan ," pungkasnya.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati melalui stafnya, Eki Moh. Hasim saat menerima massa aksi,  menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sementara melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi.

Kata dia, pada dasarnya kita akan tuntaskan. Kasus ini bertahap. Kita senang dengan dukungan ini, karena kami akan memberantas dugaan korupsi pertambangan itu,"tutupnya 

Laporan : TIM

 

loading...