× BerandaDaerahNasionalPolitikHukum kriminalInvestigasiSosial & BisnisWisataPutra Daerah

Klarifikasi Kapuspen TNI : “Panglima TNI Tidak Pernah Menyetujui Oknum Militer Diadili di Peradilan Umum”

Kapuspen TNI, Mayjen TNI MS Fadhilah. Foto: Istimewa Kapuspen TNI, Mayjen TNI MS Fadhilah. Foto: Istimewa

Kendari, TeropongSUltra-Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI MS Fadhilah mengaskan bahwa Panglima TNI tidak pernah menyatakan persetujuan terkait peradilan umum atas oknum militer. Penegasan ini dilakukan setelah beredarnya  pemberitaan yang beredar dimedia massa  yang menurutnya memplesetkan redaksi kalimat dengan mengatakan bahwa  Panglima TNI menyetujui kasus pidana oknum militer akan diselesaikan di peradilan umum.

 “Adapun penjelasan Panglima TNI yang sebenarnya adalah kita yang jelas siapa yang salah, maka diadili, keadilan yang ditegakkan disini. Kita sedang bicarakan masalah harmonisasi antara KUHPM dan KUHP biar tidak ada pasal yang double. Pemberitaan disejumlah media cenderung diplesetkan secara redaksional,"ungkap Mayjen TNI Fadhilah, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Mantan Danrem 143/HO Tahun 2012 ini kembali menegaskan,  bahwa peradilan militer yang diterapkan sesuai pasal 24 ayat 2 UUD 194, yang menyatakan bahwa peradilan militer berkedudukan setara dengan peradilan umum berada di bawah Makamah Agung RI. hingga kini, institusi militer menurutnya telah memiliki perangkat hukum yang sudah mapan dan mampu mewadai serta menangani segala persoalan hukum secara tepat dan berkeadilan.

 “Institusi TNI merupakan organisasi yang memiliki kekhususan  dalam pelaksanaan tugasnya (LEC spesialis). Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer sampai saat ini masih berlaku dan belum ada perubahan sehingga tindak pidana yang dilakukan oknum TNI dilaksanakan di peradilan militer, bukan di peradilan umum,” urainya.

Kembali menyoal wacana tindak pidana yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI di peradilan umum, lulusan Akademi Militer Tahun 1988 ini juga menjelaskan bahwa dalam prosesnya, perlu dilaksanakan kajian khusus yang mendalam disertai dasar hukum yang jelas, dengan dalil keberadaan peradilan umum dan peradilan militer sama-sama dijamin oleh konstitusi. 

 “TNI sangat menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga TNI akan selalu menempatkan hukum sebagai Panglima. Terhadap oknum prajurit TNI yang berbuat dan bertindak indiplisiner dan melanggar hukum, maka akan diberi sanksi dan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Yakinlah bahwa apabila ada oknum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana akan diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semoga dengan pelurusan melalui klarifikasi ini tidak terjadi bias dan menimbulkan interprestasi yang keliru di masyarakat,” pungkasnya.

 

Laporan: Dika

Editor: Alifiandra

 

 

 

loading...