KOLUT,(TEROPONGSULTRA) Usaha dan kerja keras Panitia Khusus (Pansus) PPPK DPRD Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengawal kasus P3K, harus di acungi Jempol 

Pasalnya 12 bidan pendidik yang sebelumnya dianulir Kelulusannya oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya menerima surat keputusan (SK) dimana, surat itu diterima langsung dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara,Dr. Taupiq , S.P,. M.M bersama dengan 549 Pegawai PPPK lainnya di Lapangan Aspirasi depan Kantor Bupati.Kamis (25/4/2024)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara, Buhari Djumas, S.Kel.M.Si mengungkapkan hasil audiensi dengan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 12 orang Tenaga Bidan Pendidik dan 5 orang pekerja sosial yang tersisa akan diikutsertakan dalam seleksi CPNS dan menjadi prioritas.

“Intinya disampaikan bahwa persoalan oleh kementerian kesehatan memberikan kebijakan kepada daerah untuk bagaimana diusulkan kuota itu yang tidak lulus, 12 orang itu di 2024, mereka diberikan semacam tiket, kalau saya lihat bahasanya dari kementerian kesehatan bahwa formalitas untuk tes dan Insya Allah akan di luluskan karena di butuhkan daerah,” ujar Buhari usai ikut menyemarakan SK PPPK di lapangan Aspirasi.Kamis (25/4/2024)

Lebih lanjut, Buhari Djumas mengatakan Saat ini, kuota CPNS Kolaka Utara untuk tahun ini tidak mencakup tenaga kesehatan, namun akan ada pembahasan untuk menambah kuota 12 orang D4 Tenaga Bidan Pendidik.

“Sudah disampaikan nanti akan diundang Bupati dan BPKSDM oleh KEMENPAN-RB untuk diusulkan, ketika 12 orang ini tidak masuk dalam PPPK maka harus masuk dalam CPNS nanti, kementerian kesehatan sudah mengatakan kalau mereka akan diundang untuk membahas rekrutmen CPNS itu, mereka ini sudah diberikan nilai lebih tinggi 30 persen dari peserta lainnya bersama 5 orang dari dinsos juga menjadi prioritas CPNS nantinya.”katanya

Sementara itu, Plt. Kepala BPKSDM Kabupaten Kolaka Utara, Mawardi Hasan, ST, juga menjelaskan bahwa sisa 12 orang Tenaga Bidan Pendidik kesehatan dan 5 orang pekerja sosial akan diakomodir pada pendaftaran CPNS 

“Berkaitan dengan teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dan ditunda kelulusannya itu yang ada di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, terutama ini bidan D4 bidan pendidik dari 24 yang bermasalah, Alhamdulillah hari ini 12 orang sudah menerima SK, dan 12 lainnya masih terkendala,”jelasnya

Mawardi Hasan menyebut mereka akan mengajukan usulan kuota tambahan khusus untuk D4 bidan pendidik ke Kemenpan RB, sementara untuk pekerja sosial, mereka sudah menyiapkan 5 kuota untuk D4 pekerja sosial tersebut.

“Dikarenakan tahun ini tidak ada penerimaan kesehatan dalam kuota kami, kami akan mengajukan usulan tambahan melalui Kemenpan RB, terutama untuk kuota D4 ini. Kami akan mengajukan usulan untuk kuota tahun 2024. Sementara itu, untuk pekerja sosial, kami telah mempersiapkan 5 kuota teknis untuk D4 pekerja sosial ini. Jadi, jika kelulusan mereka tetap tidak terpenuhi, kami akan menyediakan posisi dalam CPNS,” sebutnya 

Selain itu,Mawardi Hasan juga menegaskan bahwa 12 tenaga pendidik kebidanan D4 dan 5 pekerja sosial D4 akan menjadi prioritas, dengan langkah-langkah yang lebih tegas dalam memastikan posisi mereka terlindungi.

“Misalnya, untuk D4 pekerja sosial ini, pada saat penerimaan berkas, kami tidak akan menerima pelamar lain dalam kuota tersebut. Dan jika perlu, kami akan mengumumkan bahwa kuota tersebut khusus untuk yang tertunda, termasuk tenaga kesehatan jika kami diberikan tambahan kuota.

Perbedaannya, untuk D4 sosial sudah ada kuota tersedia, sementara kami berharap permintaan kami di Kemenpan dapat terpenuhi, dan kami akan memberikankuota khusus untuk D4 pendidik ini untuk mereka, sehingga tidak akan ada lagi pendaftar lain yang mengisi posisi tersebut." Pungkasnya 

Laporan : Renal