KOLAKA - TEROPONGSULTRA, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November (USN) Kolaka Yahyanto, SH.,MH mempertanyakan apa yang menjadi dasar hukum Kejati Sultra sehingga minta kepada Badan Usaha Pertambangan untuk melakukan penitipan dana Program PPM, pada rekening penitipan Kejaksaan Tinggi Sultra.

Hal itu, disampaikan yahyanto menanggapi apresiasi Kejati Sultra atas penitipan dana PPM milik PT AMI dan PT PMS, Senin (15/03/2021).

Kata dia, dana program PPM tersebut bukanlah uang negara dan sama sekali tidak berpotensi merugikan keuangan Negara. 

"Dana Program PPM diperuntukkan kepada masyarakat lingkar tambang dan lingkungan sebagai kewajiban sosial badan usaha pertambangan yang mengakibatkan dampak kepada masyarakat sekitarnya, ' ungkap dia

Yahyanto menjelaskan dana PPM merupakan dana murni perusahaan yang bersifat aksi koorporasi berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) hal itu juga diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan yang diwajibkan oleh pemerintah kepada perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam

”Secara khusus program PPM didalam pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dikatakan, pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat,” 

Selain itu, penjabaran pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor 41 tahun 2016 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan barubara.

Dari peraturan tersebut, Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menteri ESDM nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, secara jelas diuraikan dalam lampiran Keputusan Menteri tersebut.

” Kalau kita merujuk pada Keputusan Menteri ESDM tentang pedoman pelaksanaan PPM, maka program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat terkait pembiyaan PPM wajib dikelola langsung oleh badan usaha pertambangan. Bukan dititipkan di kejaksaan,” beber Yahyanto.

Lebih lanjut Dekan Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November ini memaparkan penegasan peraturan pedoman pelaksanaan PPM di awali dengan cetak biru (blue print) yang ditetapkan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Dirjen Minerba.

Kemudian, Badan Usaha Pertambangan menyusun Rencana Induk Program PPM selama tahap kegiatan Operasi Produksi termasuk pasca tambang. Selanjutnya Badan Usaha membuat rencana program PPM tahunan dimasukkan dalam RKAB yang di sahkan Gubernur dan atau Direktur Jendral, sesuai kewenangannya, serta Badan Usaha wajib menyampaikan SOP dan pelaksanaan program PPM oleh Badan Usaha Pertambangan dengan penyampaian laporan realisasi PPM tahunannya kepada Direktur Jendral.

”Sanksi kepada Badan Hukum Pertambangan apabila tidak melaksanan program PPM adalah sanksi administrasi, bukan pidana. Namun pastinya sanksi Sosial berdampak kepada Badan Hukum karena berkinerja sangat buruk dalam pelaksanaan program kemasyarakatan lingkar tambang,” paparnya.

Karena itu, Yahyanto mempertanyakan apa dasar hukum Kejati Sultra minta kepada Badan Usaha Pertambangan untuk melakukan penitipan dana Program PPM, pada rekening penitipan Kejaksaan Tinggi Sultra.  sebab dana program PPM tersebut, bukanlah uang negara dan sama sekali tidak berpotensi merugikan keuangan Negara.

"Dana Program PPM diperuntukkan kepada masyarakat lingkar tambang dan lingkungan sebagai kewajiban sosial badan usaha pertambangan yang mengakibatkan dampak kepada masyarakat sekitarnya," urainya

Karena tidak berpotensi merugikan keuangan Negara tandas yahyanto, seyogyanya Kajati Sultra fokus pada pemeriksaan kewajiban-kewajiban badan usaha pertambangan yang berkinerja buruk, serta berpotensi dapat merugikan Keuangan Negara. bukan malah memberikan Apresiasi kepada badan usaha Pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya, legalitas perizinan yang buruk serta kewajiban ke negara yang belum dituntaskan.

 “Harusnya Kajati Sultra memberikan apresiasi kepada Badan Usaha Pertambangan yang telah menerapkan pengelolaan pertambangan yang baik, legalitas perizinan, pengelolaan lingkungan yang baik dan memenuhi semua kewajiban Badan Usaha kepada Negara sesuai Peraturan Perundang undangan, serta menjalankan amanah pedoman pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat pada masyarakat lingkar tambang, bukan pada badan usaha Pertambangan yang berkinerja buruk dengan menitipkan dana PPM nya, sementara kewajiban-kewajibannya belum dilaksanakan,” tandasnya 

Dekan Fakultas Hukum USN Kolaka ini membeberkan beberapa kewajiban yang mesti dilakukan Badan Usaha Pertambangan, yakni kelengkapan legalitas perizinan Usaha Pertambangan terkait kewajiban pembayaran iuran tetap (landren) pertahunnya, iuran produksi atau royalti, termasuk PNBP serta PNBP kepelabuhanan terkait izin Terminal Khusus (Tersus) serta Perpajakan Badan Usaha dan kewajiban lainnya yang telah ditetapkan peraturan perundang undangan.

Laporan :AO/TIM