KENDARI,(TEROPONGSULTRA) Forum CSR Tamalaki Bersaudara mendesak PJ Gubernur Sultra untuk bersikap transparan dalam persoalan dana CSR pertambangan nikel di wilayah Sulawesi tenggara 

Desakan itu disuarakan saat forum CSR Tamalaki Bersaudara menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sultra pada Senin( 1/4/2024).

Jenderal lapangan massa aksi Zul Tobarasi mengungkapkan Aksi jilid III akibat tidak adanya respon dari pihak Pemerintah Provinsi Sultra dan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Sultra (FTJSLBU) terkait transparasi pengelolaan dana CSR Pertambangan Nikel yang saat ini tengah beroperasi di Sultra.

"Agendanya hari Kamis lalu kami akan lakukan pertemuan membahas soal dana CSR perusahaan tambang nikel yang saat ini tengah beroperasi di-7 kabupaten di Sulawesi Tenggara ini. Tapi nyatanya, mereka lakukan pembohongan terhadap kami," kesal Zul

Zul juga mengungkapkan Saat ini, banyak perusahaan tambang nikel beroperasi di Sultra, akan tetapi kita tidak melihat nampak dari dana CSR mereka. 

"Harusnya pengelolaan CSR dilakukan secara transparan. Pemerintah harusnya hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan informasi akurat terkait pengelolaan CSR pertambangan," timpal Zul.

Tanggung jawab suatu perusahaan, kata Zul, adalah bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnisnya seperti masalah polusi, limbah dan juga masalah keamanan.

Hal tersebut, telah tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. 

Untuk itu Forum CSR Tamalaki Bersaudara mendesak Pemerintah Provinsi Sultra dalam hal ini Pj Gubernur dan Forum CSR Sultra untuk transparan terkait dana CSR Pertambangan Nikel yang beroperasi di 7 Kabupaten wilayah daratan selama 10 tahun terkahir. 

Mendesak Bupati Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Bombana, Konawe, Kolaka, Kolaka Utara, untuk transparan terkait dana CSR Pertambangan Nikel yang beroperasi di wilayahnya masing-masing selama 10 tahun terkahir.

Selanjutnya mendesak Pj Gubernur Sultra sebagai pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah (BPD Sultra) atau Bank Sultra untuk transparan terkait dana CSR di Perbankan selama 10 tahun terakhir. 

Mendesak Kementerian Minerba untuk tidak memproses penerbitan RKAB Perusahaan Pertambangan Nikel yang tidak melaksanakan kewajiban CSR.

Selanjutnya meminta BPKP Perwakilan Sultra untuk mengaudit khusus terkait dana CSR Pertambangan Nikel.

Mendesak Kejati Sultra untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan CSR Pertambangan. Dan mencopot Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sultra. 

Forum CSR Tamalaki Bersaudara juga mengancam bakal menggelar aksi besar besaran jika tuntutan merekatidak mendapatkan respon ***